Honorer K2 Ujian Sekda Baru
Sabtu, 19-05-2012 10:34:28
KOTA – Temuan manipulasi data tenaga honorer kategori dua atau K2 akhirnya ikut menyerempet-serempet Sekda Agus Pramono. Agus Pram yang menjabat sekda belum seumur jagung ini diminta menata semrawutnya struktur kepegawaian di lingkup Pemkab Ponorogo. ‘’Persoalan tenaga akan menjadi ujian pertama sekda baru, mampu atau tidak menjalankan tugas administrasi birokrasi,’’ kata Budiono, wakil Ketua Komisi A DPRD Ponorogo, kemarin (18/5).
Politisi berbasis Partai Demokrat itu mengaku berharap ke sepak terjang Agus Pram. Sebab, sekda sebagai pejabat PNS tertinggi di daerah memiliki peran sentral menata kepegawaian. ‘’Sekda mestinyta segera turun tangan,’’ tegas Budiono.
Persoalan data honorer K2, imbuh dia, bukan main-main. Selain di dinas pendidikan, Budiono menduga masih banyak tenaga honorer di BUMD (badan usaha milik daerah) juga dipaksa diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) untuk diangkat menjadi CPNS. ‘’Seperti di PDAM dan RSUD, kami menerima banyak laporan dari internal tentang ketidakjelasan standar yang digunakan dalam mengusulkan honorer K2,’’ jelasnya.
Menurut Budiono, ada 72 karyawan PDAM di unit kerja yang sama ikut diusulkan. Dalam daftar usulan yang dikeluarkan BKD pada 29 Maret lalu, semua karyawan itu bertugas di unit kerja administrasi perekonomian. ‘’Ini janggal, masak pada satu unit kerja terdapat 72 orang dengan tugas yang sama,’’ ujarnya.
Budiono juga menyoal usulan tenaga honorer yang berasal dari Akper Pemkab. Sebab, perguruan tinggi itu milik yayasan kendati gedung perkuliahannya merupakan asset pemkab.. ‘’Kami minta BKD (badan kepegawaian daerah) melakukan uji publik tenaga honorer K2 yang diusulkan ke Jakarta. Jangan diam-diam seperti ini,’’ tantangnya.
Kepala BKD Ponorogo H Sayifurrachman sebelumnya menyatakan usulan honorer K2 belum final. Pihaknya memang sudah mengajukan 622 honorer kategori K2 ke kementerian namun bukan jaminan langsung disetujui. Nama-nama yang diusulkan masih diverifikasi ulang di daerah dengan melakukan uji publik. ‘’Nanti jika usulan itu sudah ada jawaban dari pusat kami umumkan, ya semacam uji publik,’’ terangnya
Sabtu, 19-05-2012 10:34:28
KOTA – Temuan manipulasi data tenaga honorer kategori dua atau K2 akhirnya ikut menyerempet-serempet Sekda Agus Pramono. Agus Pram yang menjabat sekda belum seumur jagung ini diminta menata semrawutnya struktur kepegawaian di lingkup Pemkab Ponorogo. ‘’Persoalan tenaga akan menjadi ujian pertama sekda baru, mampu atau tidak menjalankan tugas administrasi birokrasi,’’ kata Budiono, wakil Ketua Komisi A DPRD Ponorogo, kemarin (18/5).
Politisi berbasis Partai Demokrat itu mengaku berharap ke sepak terjang Agus Pram. Sebab, sekda sebagai pejabat PNS tertinggi di daerah memiliki peran sentral menata kepegawaian. ‘’Sekda mestinyta segera turun tangan,’’ tegas Budiono.
Persoalan data honorer K2, imbuh dia, bukan main-main. Selain di dinas pendidikan, Budiono menduga masih banyak tenaga honorer di BUMD (badan usaha milik daerah) juga dipaksa diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) untuk diangkat menjadi CPNS. ‘’Seperti di PDAM dan RSUD, kami menerima banyak laporan dari internal tentang ketidakjelasan standar yang digunakan dalam mengusulkan honorer K2,’’ jelasnya.
Menurut Budiono, ada 72 karyawan PDAM di unit kerja yang sama ikut diusulkan. Dalam daftar usulan yang dikeluarkan BKD pada 29 Maret lalu, semua karyawan itu bertugas di unit kerja administrasi perekonomian. ‘’Ini janggal, masak pada satu unit kerja terdapat 72 orang dengan tugas yang sama,’’ ujarnya.
Budiono juga menyoal usulan tenaga honorer yang berasal dari Akper Pemkab. Sebab, perguruan tinggi itu milik yayasan kendati gedung perkuliahannya merupakan asset pemkab.. ‘’Kami minta BKD (badan kepegawaian daerah) melakukan uji publik tenaga honorer K2 yang diusulkan ke Jakarta. Jangan diam-diam seperti ini,’’ tantangnya.
Kepala BKD Ponorogo H Sayifurrachman sebelumnya menyatakan usulan honorer K2 belum final. Pihaknya memang sudah mengajukan 622 honorer kategori K2 ke kementerian namun bukan jaminan langsung disetujui. Nama-nama yang diusulkan masih diverifikasi ulang di daerah dengan melakukan uji publik. ‘’Nanti jika usulan itu sudah ada jawaban dari pusat kami umumkan, ya semacam uji publik,’’ terangnya
