Puluhan Penderita HIV/AIDS Tinggal Riwayat

Tersisa Belasan dari Beragam Umur
PONOROGO-Satu demi satu penderita HIV/AIDS meninggal dunia.Dari 21 orang dengan HIV/AIDS(ODHA)yang terpantau Dinas Kesehatan(Dinkes)Ponorogo,kini menyisakan 14.''Ada 21 kasus HIV/AIDS,15 laki-laki dan enam perempuan.Tujuh orang meninggal,''kata dr Wiwiek Widiastuti,kabid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan(P2PL)Dinkes Ponorogo,kemarin(30/5).
Menurut dia,jumlah penderita meningkat dibanding tahun lalu.Selama 2010,ODHA yang ditemukan hanya 19 kasus. Jika ditotal,penderita HIV/AIDS dalam kurun 10 tahun terakhir hingga Mei ini,sebanyak 85 kasus dan 50 di antaranya dipastikan sudah meninggal dunia.
Menurut Wiwiek,dari jumlah 21 kasus HIV/AIDS tersebut, usia penderita bervariasi.Bahkan,dua di antaranya masih anak-anak dengan usia di bawah sepuluh tahun. ''Rata-rata ODHA itu mantan tenaga kerja atau orang yang baru saja pergi merantau dari luar kota.Dan penyebab utamanya karena hubungan seks yang menyimpang,''tegasnya.
Meski begitu,Wiwiek berharap ODHA tidak dikucilkan. Pihaknya kini berupaya mengintensifkan pola sosialisasi untuk mengikis stigma negatif terhadap ODHA.''Jika ODHA itu mendapat perlakuan diskriminatif, mereka bisa menyembunyikan penyakitnya.Bahkan,dapat muncul niat untuk menularkan penyakitnya itu,'' ungkapnya.
Di sisi lain,tekad Dinkes mendeteksi HIV/AIDS ternyata tak mendapat dukungan dari APBD Ponorogo.''Tetapi yang jelas,kami berupaya terus memantau kesehatan ke-14 ODHA yang masih hidup agar pola penyebarannya bisa kami tekan lebih dini,''tegasnya.Selasa, 31-05-2011 13:29:50

KEMENTERIAN SOSIAL SIAPKAN SOLUSI KAMPUNG IDIOT

PUTUS RANTAI
PONOROGO-Fenomena kampung idiot di beberapa desa Ponorogo harus mendapat perhatian serius.Sehingga, rantai keturunan generasi yang mengalami keterbelakangan mental bisa dihentikan.
Hal itu diungkapkan Menteri Sosial(Mensos)RI Salim Segaf Al Jufri saat berkunjung ke Ponorogo kemarin (29/5).''Persoalan kampung idiot itu menjadi pembahasan di kementerian,makanya harus segera dirumuskan langkah bersama yang efektif dan efisien,'' terang mensos.
Menurutnya,ada beberapa langkah yang kini disiapkan kementerian sosial untuk mengatasi persoalan kampung idiot itu.Di antaranya,langkah preventif berupa peningkatan kesehatan warga setempat.Itu meliputi perbaikan rumah dan lingkungan,asupan gizi bayi,serta pemeliharaan kesehatan rutin.
''Fakta bahwa keturunan warga idiot tidak selalu idiot membuktikan bahwa persoalan itu(kampung idiot,Red) bisa diselesaikan.Oleh sebab itu,sejak ibu hamil harus ada pendampingan secara medis maupun kecukupan gizi,'' tandasnya.
Selain penanganan kesehatan,Salim menyatakan pihaknya juga akan melakukan pemberdayaan secara sosial ekonomi.Yakni dengan dilakukannya pendampingan agar warga bisa mandiri secara ekonomi.Langkah itu dilakukan melalui progam kegiatan ekonomi produktif seperti ternak maupun pertanian.''Nanti akan dirumuskan dengan pemkab progam mana yang terbaik. Yang pasti,kementerian akan fokus menangani persoalan itu(kampung idiot,Red),''ujarnya.
Sementara,Kepala Dinas Kesehatan dr Andi Nurdiana menyatakan bahwa selain genealois,adanya warga yang mengalami keterbelakangan mental disebabkan kekurangan yodium.Selain menyebabkan penurunan kemampuan mental, kata dia,kekurangan yodium juga memicu penyakit gondok.
''Jumlah penderita kekurangan yodium sangat banyak, mencapai ratusan dalam satu desa.Yodium meski sepele tetapi sangat menentukan perkembangan fisik dan psikis,''jelasnya.
Oleh sebab itu,lanjut dia,saat ini dinkes bersama pemkab menggagas adanya peraturan daerah(perda) tentang garam yodium.Dalam perda itu direncanakan terdapat ketentuan semua garam yang beredar di Ponorogo harus mengandung yodium sesuai standar nasional.Jika tidak,garam tersebut bisa ditarik dari pasaran.''Jika disetujui nantinya juga akan dibentuk polisi garam beryodium,''paparnyaSenin, 30-05-2011 13:57:51

Tolak Usulan Rekrutmen CPNSD

Anggap Konyol dan Tanpa Perhitungan
PONOROGO-Mencuatnya dua CPNSD'siluman'bersamaan defisit APBD Rp40miliar akhirnya memunculkan sikap antipati kalangan dewan terhadap rekrutmen pegawai negeri.Bahkan,Ketua Komisi B DPRD Ponorogo Agus Dermawan menilai rencana pemkab setempat merekrut pegawai tahun ini sebagai langkah konyol.''Pasti menguras anggaran,biaya rekrutmen saja sudah begitu mahal,''terang Agus,kemarin(26/5).
Agus yang juga masuk di panitia anggaran itu berkomentar keras lantaran mengetahui Pemkab Ponorogo mengajukan pengisian 764 formasi CPNCD tahun ini.Tak hanya tingginya ongkos rekrutmen,biaya pegawai selama ini sudah bengkak.''Kalau memang rencana itu dilakukan,jelas sebuah langkah yang konyol dan tanpa perhitungan,''tandas Agus.
Menurut dia,kondisi keuangan pemkab Ponorogo saat ini jauh dari ideal.Pasalnya,sekitar 75 persen dari total kekuatan anggaran dihabiskan untuk belanja rutin pegawai.Dengan komposisi seperti itu,hanya ada sekitar 25 persen dana digunakan bagi kepentingan publik.Jika tahun ini pemkab kembali memaksakan menambah pegawai, maka anggaran yang dipakai membayar pegawai bisa mencapai 90 persen.''Bayangkan jika belanja publik hanya 10 persen.Bagaimana kalau jalan rusak,saluran irigasi hancur,mau dibiayai darimana?''tegas Agus.
Selain persoalan anggaran,Agus mendesak Bupati Ponorogo H Amin segera mengambil sikap terhadap temuan adanya dua CPNSD 'siluman'.Kendati BKD melakukan pembenaran dengan berlindung di balik Keputusan Menpan 19/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen CPNSD, Agus tetap menilai proses penggantian tersebut tidaklah fair.''Dalam juklak itu disebutkan bahwa pengusulan pengganti CPNS dilakukan setelah semua nama yang lolos seleksi diumumkan ke publik.Lha sampai sekarang,dua nama itu tidak pernah diumumkan,bahkan BKD cenderung tertutup.Ada apa ini,''tanya balik Agus.
Penolakan rencana rekrutmen CPNSD juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Marjuki.Menurut Ketua DPC Partai Demokrat itu,rekrutmen kontraproduktif terhadap kondisi keuangan pemkab yang sedang mengalami defisit. Apalagi,defisit itu disebabkan tingginya belanja pegawai.''Lebih baik mengotpimalkan sumber daya yang ada daripada membebani keuangan daerah,''tandasnya.
Sementara itu,Kepala BKD Ponorogo Syaifurrrahman tak menampik jika pihaknya mengajukan pengisian 764 formasi CPNSD untuk tahun ini.Hanya,pengisian itu belum final lantaran Menpan masih akan melakukan kajian tentang formasi apa saja yang disetujui.''Ada tidakya rekrutmen itu masih menunggu keputusan dari Menpan.Kemungkinan Juli nanti baru turun persetujuan itu,''katanya.Sabtu, 28-05-2011 14:31:02